时间：2025-06-11 00:20:04 来源：quickq安卓版下载外网

Warta Ekonomi,下载quickq免费版 Jakarta -

Kementerian Pariwisata (Kemenpar) bergerak menangani isu tambang nikel yang diduga merusak keindahan alam Raja Ampat di Papua Barat dengan sejumlah langkah strategis.

Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana menekankan pentingnya keseimbangan antara ekonomi dan ekologi dalam pembangunan, khususnya pariwisata.

Baca Juga: Kemen Ekraf Dorong Pelaku Ekonomi Kreatif Manfaatkan Peluang Ekonomi Digital

“Kita ingin pembangunan apapun, termasuk kepariwisataan, harus menjaga keseimbangan antara ekologi, teritori sosial, dan skala ekonomi,” ujar Menpar, dikutip dari siaran pers Kemenpar, Selasa (10/6).

Untuk menjaga kelestarian kawasan Raja Ampat, Kementerian Pariwisata telah melakukan sejumlah langkah konkret diantaranya;

1. Kunjungan dan Dialog DPR Bersama Masyarakat

Kementerian Pariwisata bersama Anggota DPR-RI melakukan kunjungan langsung ke Raja Ampat, Papua Barat, pada 28 Mei hingga 1 Juni 2025. Kunjungan ini dilakukan guna menyerap aspirasi masyarakat, terutama masyarakat adat.

Dalam kunjungan tersebut, masyarakat menyampaikan penolakan terhadap rencana pemberian izin pertambangan baru. Mereka menegaskan bahwa ekosistem dan identitas Raja Ampat yang harus dijaga sebagai kawasan wisata, bukan wilayah industri ekstraktif.

Sebagai hasil dari kunjungan tersebut, Komisi VII DPR berkomitmen membawa aspirasi mengenai pencemaran lingkungan akibat tambang nikel ke DPR RI. Selain itu, Komisi VII DPR juga meminta evaluasi izin tambang oleh pemerintah pusat sebagai upaya menjaga kelestarian ekosistem Raja Ampat.

2. Rapat Koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya

Menteri Pariwisata Widiyanti telah menerima kunjungan Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, pada Rabu (4/6/2025). Dalam pertemuan tersebut, baik Kementerian Pariwisata dan Gubernur Papua Barat Daya berkomitmen untuk menjaga ekologi Raja Ampat.

Pemerintah daerah menegaskan agar kawasan Raja Ampat tetap diarahkan sebagai kawasan konservasi laut, geopark UNESCO, dan destinasi unggulan pariwisata Indonesia, tanpa dikompromikan dengan aktivitas pertambangan.

Halaman Berikutnya

Halaman:

• 1
• 2

上一篇：IPW Desak PMJ Amankan 'Si Kembar' Rihana
下一篇：Startup Indonesia Memiliki Potensi Besar untuk Bersaing di Tingkat Global

• ·Terkait Hak Siar, Hotman Paris Sebut Ada Ketidakwajaran Masalah Keuangan di PT LIB
• ·Karenina Ditangkap Sedang Tidak Gunakan Ganja, Polisi Ungkap Hasil Tes Urine
• ·Ternyata Gibran dan Kaesang Diduga Korupsi Pakai Model Baru, Ubedilah: Ini Tidak Seperti Biasanya
• ·Jaksa Agung Ungkap Kasus Dugaan Korupsi Garuda Naik ke Penyidikan
• ·Update Terbaru Kasus Gibran dan Kaesang, Omongan Ketua KPK Tegas: Suka Atau Tidak!
• ·Kasus Wowon CS, Masuk Sidang Kedua
• ·Arteria Dibiarkan: 'Jangan Sepelekan Perasaan Jutaan Warga Sunda untuk Lindungi Satu Orang Songong'
• ·Pemerintah Bebaskan Empat Dokumen dari Bea Meterai
• ·Kejaksaan Tangani 110 Kasus Mafia Tanah dan Pelabuhan
• ·Suspensi Dicabut, Saham Emiten Xolare (SOLA) Terpantau Ambruk
• ·Asal Sindikat Judi Online di Indonesia Dibongkar Kominfo: Kebanyakan Dari Kawasan ASEAN
• ·Tak Mau Seperti Jakarta, Anies Dorong Kawasan Urban di Seluruh Indonesia Siapkan Kendaraan Umum
• ·Edukasi Masyarakat Soal Hukum, Advokat Alvin Lim Hadir di MNC Group
• ·Ditulis Dalam Bingkisan Makanan, Ini Pesan Rizieq Shihab Buat Edy Mulyadi, Terkuak Sudah!
• ·Kasus Wowon CS, Masuk Sidang Kedua
• ·Resmi! Pemerintah Cabut Empat Izin Tambang Nikel di Raja Ampat