Ketegangan antara China dan Taiwan kembali meningkat setelah kedua pihak saling menuding dalam kasus serangan siber terhadap perusahaan teknologi di Provinsi Guangdong, China.

Pihak berwenang China menuduh serangan tersebut dilakukan oleh kelompok peretas asing yang didukung pemerintah Taiwan melalui Partai Progresif Demokratik (DPP). “Organisasi peretas luar negeri ini didukung oleh DPP, partai yang kini berkuasa di Taiwan,” demikian pernyataan resmi otoritas keamanan publik Guangdong, Rabu (28/5/2025).

Sebagai respons, Biro Keamanan Nasional Taiwan membantah keras tuduhan itu dan balik menuding Partai Komunis Tiongkok (CPC) sebagai dalang berbagai serangan siber global. Taiwan menilai tuduhan China sebagai upaya disinformasi untuk menutupi aktivitas peretasan mereka sendiri.

Baca Juga: Susul China, Korea Utara Mengkritik Keras Proyek Golden Dome Trump

“CPC memanipulasi informasi yang tidak akurat untuk membingungkan publik internasional dan mengalihkan perhatian dari aktivitas peretasan mereka,” tegas Biro Keamanan Nasional Taiwan dalam pernyataan resmi dikutip dari Reuters.

Media pemerintah China, Xinhua, menyebut penyelidikan menunjukkan jaringan peretas tersebut telah menargetkan sistem di lebih dari 10 provinsi, termasuk sektor militer, energi, pembangkit listrik tenaga air, transportasi, dan pemerintahan. Meski begitu, para pakar menyebut teknik serangan tersebut terbilang kasar dan tidak canggih.

Baca Juga: Susul China, Korea Utara Mengkritik Keras Proyek Golden Dome Trump

Sebaliknya, Taiwan menuding Beijing telah lama melancarkan serangan siber secara sistematis terhadap infrastruktur penting Taiwan. Serangan itu termasuk pencurian dana, penyebaran hoaks, dan perang informasi yang bertujuan menciptakan instabilitas sosial.

“Partai Komunis Tiongkok sudah lama melakukan peretasan, pencurian dana dari Taiwan, menyebarkan hoaks, dan melancarkan perang informasi untuk merusak infrastruktur penting Taiwan serta menciptakan perpecahan di masyarakat,” ungkap otoritas keamanan Taiwan.

Ketegangan ini mencuat hanya beberapa hari setelah Presiden Taiwan, Lai Ching-te, menandai satu tahun masa jabatannya. Dalam pidatonya, Lai menegaskan bahwa masa depan Taiwan hanya bisa ditentukan oleh rakyat Taiwan sendiri — sebuah sikap yang terus ditolak oleh Beijing yang mengklaim pulau itu sebagai bagian dari wilayahnya.