JAKARTA,quickq电脑版怎么用 DISWAY.ID- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI mencatat terdapat 20 negara wilayah perwakilan yang memiliki tingkat kerawanan yang tinggi dari negara wilayah perwakilan lainnya. 

Hal itu diungkapkan langsung oleh Komisioner Bawaslu RI, Herwyn JH Malonda pada paparannya dalam acara Peluncuran Pemetaan Kerawanan Pemilu Serentak 2024: Isu Strategis Penyelenggaraan Pemilu di Luar Negeri di Hotel Mercure Harmoni, Kamis, 31 Agustus 2023.

"Dari 128 negara, terdapat 20 negara wilayah perwakilan dengan kerawanannya yang lebih tinggi dari wilayah perwakilan lainnya," ujar Herwyn JH Malonda. 

BACA JUGA:Beredar Video Gibran Hingga Bobby Lakukan Kampanye di Akun X PDI Perjuangan, Bawaslu: Kita Akan Lihat Dulu

"Negara paling rawan secara berturut-turut adalah Malaysia, Amerika Serikat, Hongkong, Jepang, Australia, Qatar, Taiwan, Belanda, Korea Selatan, Mesir, Singapura, Oman, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Bahrain, Kuwait, Brunei Darussalam, Abu Dhabi, Jerman dan Filipina," lanjutnya. 

Adapun dari 20 negara tersebut, Malaysia menjadi negara paling rawan karena memiliki 6 daerah perwakilan dengan jumlah pemilih lebih besar, yaitu setengah dari seluruh data pemilih di luar negeri. 

Lebih lanjut, Herwyn menyebutkan enam daerah tersebut, yaitu Kuala Lumpur, Johor Bahru, Kota Kinabalu, Kuching, Penang dan Tawau.

BACA JUGA:Daerah Rawan Politik Uang, Bawaslu : Tertinggi di Maluku Utara, Kedua Lampung, Ketiga Jawa Barat

Kemudian kerawanan berikutnya menurut pemetaan Bawaslu adalah negara dengan masuk keluarnya pemilih yang banyak dan berkelanjutan yaitu di Taiwan, Hongkong, Arab Saudi, Singapura, Uni Emirat Arab, Korea Selatan, Brunei Darussalam, Qatar dan Oman.

Lalu kerawanan lainnya adalah negara-negara dengan tingkat pelanggaran yang tinggi yaitu Malaysia, Amerika Serikat, Hongkong, Jepang, Australia, Qatar, Taiwan, Belanda, Mesir, Korea Selatan, Singapura dan Oman.

Selain itu, Herwyn pun membeberkan penyebab 20 negara tersebut menjadi negara wilayah terawan.

Dia menyebutkan jumlah WNI yang besar dengan tingkat perubahan peristiwa masuk dan keluar yang tinggi dengan tantangan administrasi menjadi faktor utama kerawanan itu terjadi. 

"Tidak semua perpindahan penduduk dari dan ke luar negeri tercatat baik di KBRI, Kantor Imigrasi, BP2MI, dan lembaga negara lainnya yang menyelenggarakan urusan perlindungan hak-hak warga negara Indonesia yang tinggal di luar negeri," kata Herwyn. 

Selain itu, beber Herwyn, faktor lainnya adalah pindah kewarganegaraan WNI yang tidak tercatat, paspor WNI yang masa berlakunya habis lebih dari lima tahun atau tanggal berlaku tidak tercantum.

• 1
• 2
• »

• ·Polisi Sita Puluhan Tabung Gas Hasil Oplosan Ilegal
• ·FOTO: Hangat Kuda Bantu Pulihkan Pasien di RS Italia
• ·Polisi Tegaskan Hanya Mobil Xenia yang Masuk ke Lubang Longsor Tol Bocimi
• ·Mantan Ketua Bawaslu Jadi Ahli Kubu Anies
• ·Kejagung Periksa 3 Orang Pihak Swasta Terkait Kasus Korupsi BTS Kominfo
• ·Jokowi Dan Ma'ruf Amin Akan Solat IdulFitri di Masjid Istiqlal
• ·Polisi Tegaskan Hanya Mobil Xenia yang Masuk ke Lubang Longsor Tol Bocimi
• ·FOTO: Kepincut Pesona Sao Miguel, Pulau Indah bak 'Hawaii' Versi Eropa
• ·Empat Perambah Hutan Jadi Kebun Sawit di Kampar Riau Masuk Bui
• ·KPK Periksa Sembilan Saksi Suap Bupati Kebumen
• ·Sri Mulyani: BLT El Nino 2024 Belum Disalurkan, Kemenkeu Belum Dapat Dokumen dari Kemensos
• ·6 Makanan Ini Sebaiknya Tidak Dikonsumsi Bersamaan dengan Kopi
• ·Penyelundupan Ribuan Benih Lobster Berhasil Digagalkan
• ·5 Aktivitas Harian Ini Bisa Bakar Kalori Setara Jalan Kaki 30 Menit
• ·KKP Akan Modernisasi Infrastruktur dan Digitalisasi Pelabuhan Perikanan
• ·BTN Resmi Akuisisi 100% Saham Bank Victoria Syariah Senilai Rp1,5 Triliun