Pemprov DKI Diminta Waspadai Pendatang Saat Arus Balik yang Berpotensi Tingkatkan Permukiman Kumuh

SuaraJakarta.id - Memasuki masa mudik Lebaran tahun 2023,安卓系统quickq下载 Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta diminta untuk mewaspadai arus balik yang bisa berpotensi memunculkan permukiman kumuh serta meningkatnya penyandang masalah sosial.
Menurut pengamat perkotaan dari Universitas Trisakti Yayat Supriyatna, potensi tersebut sangat mungkin terjadi jika banyak pendatang dari daerah yang ingin mengadu nasib di ibu kota tidak dibekali keahlian. Apalagi lapangan kerja saat ini terbatas dan pendapatan yang pasti kecil.
"Dengan gaji yang kecil dan tinggal di Jakarta yang biaya hidupnya tinggi, dampak sistemiknya munculnya permukiman/kampung kumuh, meningkatnya masalah kriminal, dan bertambahnya jumlah masyarakat penyandang masalah sosial yang membebani Jakarta," katanya seperti dikutip Antara pada Rabu (19/4/2023).
Tak hanya itu, ia juga mengingatkan, jika arus balik atau urbanisasi hanya berkontribusi antara 1,4-4 persen bagi PDRB DKI.
Baca Juga:Masyarakat Diimbau Hindari Puncak Arus Mudik dan Arus Balik
Kondisi tersebut berbeda jauh dengan negara lain seperti Cina dan Thailand yang arus urbanisasinya bisa memberi kontribusi hingga 7 persen terhadap PDRB daerah yang dituju.
Yayat kemudian mengusulkan agar ada redistribusi fungsi untuk masalah urbanisasi, yakni dengan menyebarkan pusat-pusat ekonominya ke daerah-daerah di luar DKI Jakarta.
"Redistribusi fungsi ini bisa dilakukan dengan pembuatan nota kesepahaman (MoU) dengan daerah berupa kesepakatan badan usaha daerah serta mempermudah perizinan usaha di daerah," ujarnya.
Langkah tersebut bisa dilakukan dengan merelokasi perusahaan-perusahaan yang ada di ibu kota ke luar DKI, sehingga para pencari kerja tidak perlu ke Jakarta untuk mencari kerja.
Selain itu, Yayat juga mengemukakan untuk mendukung langkah tersebut, bisa dengan mempermudah perizinan perusahaan yang ada di daerah sesuai kerangka konstitusi, sehingga para pendatang tidak perlu ke DKI untuk mencari kerja.
Baca Juga:Balik dari Lebaran, Pendatang Baru di Ibu Kota Jakarta Perlu Lakukan Ini untuk Urusan Kependudukan
"Ini bukan hanya menjadi tanggung jawab Pemda DKI, tetapi juga tanggung jawab pemerintah daerah para peserta urbanisasi, tanggung jawab kita semua," katanya.
Sebelumnya Selanjutnya- 1
- 2
相关文章
Imbas Kebijakan Tarif Trump, Hitung
Warta Ekonomi, Jakarta - Subaru memperkirakan bahwa kebijakan tarif Presiden AS Donald Trump dapat m2025-05-19Jakarta Light Festival di Kota Tua, Atraksi Cahaya di Malam Tahun Baru
Jakarta, CNN Indonesia-- Bagi yang belum punya rencana pada bulan ini, berkunjung ke Kota Tuadi Jaka2025-05-19SIM Keliling Jakarta: Cara Mudah Perpanjang SIM dengan Mudah dan Cepat
SuaraJakarta.id - SIM Keliling Jakarta adalah layanan perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM) A dan2025-05-19APPSI Sebut Kelangkaan Minyak Goreng Akibat Penetapan HET
Warta Ekonomi, Jakarta - Kelangkaan minyak goreng di berbagai daerah Indonesia beberapa waktu lalu d2025-05-19Batik Lokal 'Apikmen' Buktikan Mampu Menembus Pasar Global Lewat Dukungan UMK Academy Pertamina
Warta Ekonomi, Jakarta - Perjalanan usaha bisa bermula dari tempat yang tak terduga. Seperti yang di2025-05-19HAPUA Audit Summit 2024: PLN Perkuat Audit Internal untuk Akselerasi Transisi Energi
JAKARTA, DISWAY.ID--PT PLN (Persero) terus menjalin kolaborasi untuk meningkatkan audit internal dal2025-05-19
最新评论