Ketua Forum Aliansi Kontra Korupsi (FAKK), Ahmad Mabbarani dan Direktur Eksekutif Lembaga Swadaya Masyarakat Pusat Informasi Lingkungan Hidup Indonesia (LSM-PILHI), Syamsir Anchi, mendatangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (7/2/2022).

FAKK dan LSM-PILHI datang ke KPK dengan membawa sekitar 500-an massa anti korupsi yang turut mendesak KPK agar segera memeriksa Hasanuddin Mas’ud, kakak kandung Bupati Panajam Utara yang kini telah ditahan KPK (non aktif) bernama Abdul Gafur Mas’ud.

Hal itu terkait dugaan kasus korupsi di sebuah bank daerah yang berpotensi merugikan negara sebesar Rp240 milyar.

Dalam orasinya di depan massa yang berunjuk rasa, Ahmad Mabbarani mengatakan, kedatangan FAKK dan PILHI ke KPK untuk mengantar dokumen hasil investigasi atas dugaan adanya pembobolan bank tersebut sebanyak Rp240 milyar, melalui modus pencairan kredit yang tidak sesuai prosedure.

“FAKK dan PILHI menduga ada permainan yang dilakukan untuk membobol bank yang melibatkan beberapa oknum. Laporannya sudah kami buat dan akan kami serahkan ke KPK hari ini juga,” kata Ahmad Mabbarani.

Dia meminta KPK memeriksa, Hasanuddin Mas’ud, Ahmad juga meminta KPK memeriksa Said Amin, yang diduga turut serta dalam pembobolan Bank Kaltimkaltera.

“Selain Hasanuddin Mas’ud, juga ada dugaan keterlibatan Said Amin yang menjadikan assetnya sebagai agunan. Kami mengadukan ini demi untuk menyelamatkan uang negara, Said Amin ini adalah ketua salah satu ormas di Kaltim,” ujarnya.

Dia menyebutkan, bahwa modus korupsi dengan membobol bank melalui pencairan kredit yang tidak bersyarat, harus diungkap oleh KPK sebagai benteng terakhir pemberantasan korupsi.

Senada, Direktur Eksekutif LSM PILHI, dalam orasinya, menyampaikan, bahwa kasus yang dilaporkannya ke KPK ini adalah kasus besar, yang juga diduga melibatkan sejumlah orang besar.

"Kami sudah menelisik dan melakukan investigasi, hasilnya sudah kami susun dan kami serahkan ke KPK untuk diproses secara hukum,” ujar Anchi.

Mantan Aktivis 98 yang juga Timses Jokowi di Pilpres ini, mengatakan, setiap warga masyarakat harus peduli terhadap lingkungan dan pencegahan korupsi.

Menurutnya, jika menemukan gejala yang bisa merusak lingkungan dan ada perbuatan korupsi, Anchi meminta agar berani melapor ke institusi penegak hukum.

"Sudah ada peraturan pemerintah yang diterbitkan Presiden Jokowi, yakni Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2018 tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, peran kita adalah melaporkannya ke KPK,” ucap Anchi.

Usai berorasi di depan massa anti korupsi, Ahmad Mabbarani dan Syamsir Anchi masuk ke gedung KPK, menyerahkan satu bundel laporan berisi hasil investigasi mereka.

Kepada petugas KPK yang menerima laporan FAKK dan LSM PILHI terkait dugaan korupsi Ahmad berharap segera mendapatkan tindak lanjut komisi anti rasuah ini.

"Kami berharap, Pak Firli dan KPK segera menindaklanjuti laporan kami demi tegaknya hukum penyelamatan uang negara,” pungkasnya.

• ·Imbas Harga Melesat Tajam, BEI Hentikan Perdagangan Saham INRU
• ·Aaliyah Massaid dan Thariq Halilintar Penuhi Pemeriksaan Perdana di Polda Metro
• ·Sentimen Investor Lemah, Wall Street Dihantui Ketidakpastian Usai Tercapainya Negosiasi Tarif AS
• ·Wah! Bangun Rumah Mandiri Bakal Kena Pajak PPn 2,4%, Ekonom Senior INDEF Angkat Bicara
• ·Citigroup Revisi Proyeksi Dipotongnya Suku Bunga The Fed, Jadi Bulan Ini
• ·Pemkab Kediri Usulkan Seribu Formasi ASN
• ·Pengakuan Korban Bullying dan Pelecehan Seksual Binus School Simprug, Sebut Ada Anak Pejabat
• ·Ketua PB IDI Buka Suara soal Isu Larangan Hijab Calon Dokter RS Medistra
• ·Kejaksaan Tangani 110 Kasus Mafia Tanah dan Pelabuhan
• ·Korban Tawuran di Pasar Rebo Ternyata Anak Polisi Pangkat AKBP; Orangtuanya Dinas di Mabes Polri
• ·Anugerah Jurnalistik BPKH 2024: Rayakan Milad ke
• ·Baru Dilantik jadi Mensos, Segini Harta Kekayaan Gus Ipul 
• ·Sandiaga Uno Tak Hadir saat Ganjar
• ·Irjen Karyoto Ingatkan Anggotanya Tak Terlena Jaga Pencoblosan: 21 TPS Sangat Rawan
• ·KPK Identifikasi 50 Properti Milik Eks Gubernur Maluku, 20 Properti Disita Terkait TPPU
• ·Modus ASN Dishub DKI Berkali