STIH Adyaksa Cetak Praktisi Hukum Berbekal Ilmu Kewirausahaan dan Teknologi Digital
Untuk turut serta mencetak sumber daya manusia Indonesia yang tangguh, unggul, dan inovatif khususnya di bidang hukum, Yayasan Karya Bhakti Adhyaksa mendirikan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Adhyaksa sejak 26 Januari 2022 dan sudah terakreditasi Baik oleh BAN-PT.
Ketua Pembina Yayasan Karya Bhakti Adhyaksa Burhanuddin mengatakan, pendaftaran akreditasi tersebut sejalan dengan cita-cita yayasan dalam membangun peradaban kehidupan bangsa yang cerdas melalui ilmu hukum dengan wawasan Setya Adhi Wicaksana.
Adapun para pendirinya yaitu Jaksa Agung RI, Prof. DR. ST. Burhanuddin. SH., MM., MH sebagai Ketua Dewan Pembina Yayasan Karya Bhakti Adhyaksa;Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta DR. Reda Manthovani, SH., LLM sebagai Ketua Pengurus Yayasan Karya Bhakti Adhyaksa dan Dosen Kehormatan STIH Adhyaksa
Selanjutnya Kepala Biro Perencanaan Pada Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan RI, DR. R. Narendra Jatna SH., LLM sebagai Wakil Ketua Pengurus Yayasan Karya Bhakti Adhyaksa dan seorang wanita pengusaha sukses Maya Miranda Ambarsari SH., MIB sebagai Bendahara Umum Yayasan Karya Bhakti Adhyaksa
Adhyaksa Burhanuddin menambahkan, perguruan tinggi memiliki peran yang strategis dalam menghasilkan sumber daya manusia yang berintelektual, berilmu, kreatif, dan inovatif terutama di era globalisasi dan disrupsi teknologi informasi saat ini. Oleh karena itu STIH Adhyaksa didirikan sebagai bentuk dedikasi keluarga besar Yayasan Adhyaksa yang ingin ikut serta meningkatkan mutu pendidikan dan membangun perabadan di Indonesia melalui ilmu hukum.
“STIH Adhyaksa didesain untuk menciptakan lulusan yang mempunyai kemampuan sebagai praktisi hukum dengan dilandasi hati nurani, kebenaran dan keadilan,” ujarnya.
Pihaknya pun memiliki harapan pada 2031 mendatang, STIH Adhyaksa akan menjadi pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan yang menjadi pembawa kemajuan dalam menegakkan keadilan dan hukum di Indonesia, serta menjadi pemimpin di segala sektor kehidupan berbangsa dan bernegara.
Sementara itu, Ketua Yayasan STIH Adhyaksa Reda Manthovani mengatakan bahwa STIH berupaya menciptakan dan mempersiapkan mahasiswa untuk menjadi prakstisi hukum yang handal dibekali sarana dan prasarana yang lengkap serta didukung kemampuan dan penguasaaan digital dan ilmu entrepreneurship.
Selain itu, pihaknya juga berupaya menciptakan mahasiswa berbudi luhur, terampil, dan berkompeten sehingga mampu memberikan kontribusi pada kemajuan bangsa Indonesia dan bermanfaat untuk pembangunan nasional yang meliputi perbaikan ekonomi, politik dan sosial.
Halaman BerikutnyaHalaman:
- 1
- 2
(责任编辑:焦点)
- ·The Portals Dublin
- ·Ngebut! Progres Pembangunan Trek Formula E Sudah Setengah Jadi
- ·Sarang Mafia, Turis ke Sisilia Diminta Hindari 'Segitiga Kematian'
- ·Otorita IKN Sebut 23 Investor Sudah lakukan Groundbreaking di tahun 2023
- ·Sandiaga Sebut Harga Tiket Pesawat Bakal Turun, tapi Kapan Ya?
- ·Kebijakan BMAD Dikhawatirkan Picu Gelombang PHK Industri Tekstil, Ekonom Ichsanuddin Beri Kritik
- ·Mahfud MD Tutup Debat Cawapres dengan Lagu Ebiet G Ade: Berita Kepada Kawan
- ·Dikabarkan Kena OTT KPK, Yuk Intip Harta Kekayaan Walikota Bekasi , Wow!
- ·Polda Metro Jaya Bersyukur Praperadilan Firli Bahuri Ditolak
- ·Bursa Eropa Menguat, Investor Dihantui Dampak Turunnya Peringkat Kredit AS
- ·Warga Miskin Ekstrem DKI Jakarta Tembus 95.668 Jiwa, Pemprov: Seharusnya Sudah Tidak Ada!
- ·10 Hari Menjabat, Heru Budi Copot Aprindy yang Baru Tiga Bulan Jadi Dirut MRT Jakarta
- ·Ngebut! Progres Pembangunan Trek Formula E Sudah Setengah Jadi
- ·Sambut Pemilu dan Pilpres 2024, Ketua DPD Golkar DKI: Mesin Partai Sudah Berjalan
- ·SMAN 37 Jakarta Mempersiapkan Siswa Didiknya Menghadapi SNBT dengan Giat Motivasi dari Para Alumni
- ·Update COVID
- ·Cara Mengetahui Anak Punya IQ Rendah, Orang Tua Wajib Catat
- ·5 Cara Ini Ampuh Mengusir Tikus dari Rumah Tanpa Perlu Pakai Racun
- ·SPDP Telah Diterima, Kejati DKI Jakarta Tunjuk 4 Jaksa Teliti Berkas Perkara Firli Bahuri
- ·Polri Tangani 21 Kasus Pidana Pemilu, 6 di Antaranya Politik Uang