Sekitar 10 orang Prancis yang menyewa Tesla menggugat produsen mobil AS tersebut, yang dijalankan oleh Elon Musk, karena mereka menganggap kendaraan tersebut sebagai simbol "ekstrem kanan".

Firma hukum yang mewakili mereka mengatakan bahwa kliennya merasa menderita kerugian "langsung dan konkret" dari cara Tesla sekarang dikaitkan dengan "tindakan Elon Musk", kata firma hukum GKA.

Mereka menuntut pengadilan komersial Paris memerintahkan kontrak sewa mereka dihentikan dan biaya hukum diganti, katanya dalam sebuah pernyataan, yang ditandatangani oleh pengacara Patrick Klugman dan Ivan Terel.

Gugatan tersebut muncul karena penjualan Tesla di Uni Eropa (UE) telah hampir setengahnya sejak awal tahun, kemerosotan yang dikaitkan dengan aktivitas politik Musk.

Aktivitas politiknya diantaranya menjadi pemimpin di Departemen Efesiensi Pemerintah di bawah Presiden AS Donald Trump.

Ia juga memberikan dukungan publik kepada partai sayap kanan Jerman, Alternative for Germany (AfD), dan dikritik karena membuat gerakan berulang dengan lengan terjulur yang ditafsirkan oleh banyak sejarawan sebagai penghormatan Nazi.

"Karena tindakan Elon Musk... kendaraan bermerek Tesla telah menjadi simbol politik yang kuat dan sekarang tampak organisasi sayap kanan yang sesungguhnya, yang membuat kecewa mereka yang memperolehnya dengan tujuan tunggal untuk memiliki kendaraan yang inovatif dan ekologis," kata GKA dalam sebuah pernyataan.

Persepsi tentang Tesla yang mereka sewa "mencegah mereka menikmati mobil mereka sepenuhnya", katanya. Sebagian besar penyewa berlaku selama empat tahun, dengan opsi di akhir untuk membeli kendaraan tersebut.

Beberapa pemilik telah menempelkan stiker pada Tesla mereka yang bertuliskan "Saya membeli ini sebelum Elon menjadi gila".

"Posisi politik Musk telah mengganggu kenikmatan" atas kendaraan tersebut, dan "kami percaya bahwa Tn. Musk berutang kepada para pembeli ini kepemilikan yang damai atas barang yang dijual", katanya.

• ·Deddy Sitorus Sebut Pilkada 2024 Gagal, 60 Persen Harus PSU!
• ·WHO Rilis Daftar Penyakit Berpotensi Jadi Pandemi
• ·Sah! Pengadilan Putuskan Adhi Persada Properti Lolos PKPU
• ·Hanya Berpatokan pada Argumen Seorang Dosen, JPU Dinilai Lemah, TPH Minta Eksepsi Robby Diterima
• ·Kemendag Dorong Industri Plastik, Karet, dan Material Komposit Berani Tembus Global
• ·Pakar Hukum: Prosedur IUP untuk Kepentingan Nasional dan Hilirisasi
• ·NYALANG: Mengejar Nirmala Senja
• ·Daftar 5 Tempat Wisata di Sekitar IKN: Gua Tapak Raja hingga Mangrove
• ·KPK Ungkap Dugaan Pertemuan Pihak LPEI dengan Direksi PT Petro Energy Sebelum Beri Kredit
• ·PKS Umumkan Anies
• ·Sandiaga Beri Pelatihan Peningkatan Usaha 100 UKM
• ·Berapa Lama Nasi Bisa Disimpan di Kulkas dan Freezer?
• ·Coinbase: 60% Perusahaan Fortune 500 Kini Garap Blockchain
• ·Hanya Berpatokan pada Argumen Seorang Dosen, JPU Dinilai Lemah, TPH Minta Eksepsi Robby Diterima
• ·Kompak Tim Prabowo dan Sri Mulyani Tampil Bersama: Tegaskan Komitmen Defisit APBN di Bawah 3%
• ·WHO Rilis Daftar Penyakit Berpotensi Jadi Pandemi